Daftar Kebocoran Data Pemerintah Indonesia 2024

Sekarang ransomware sudah menyandra data pemerintah, kalau sebelumnya data yang di sandra biasanya data pribadi, perusahaan atau bank sumber. Berbagai insiden mengingatkan kita betapa pentingnya BACKUP data. Ayo biasakan backup data biar ga nangis bombai nanti. Untuk virus ransomware ini peluang data bisa kembali sangat sedikit sekali kemungkinannya. Bahkan jika sudah ada decryptornya pun caranya lumayan susah. Mendekripnya sangat merepotkan dan rumit seperti contohnya ransomware adobe ini. Tapi jika diserang ransomware,Jangan bayar tebusannya!, kenapa? karena gak ada jaminan key akan di kasih/data balik 100%/tidak akan di ulangi/key salah dll ini kriminal lo bukan orang baik yang transaksi jual beli, bisa-bisa setelah di transfer ngilang :o .

Berikut adalah daftar kebocoran data pemerintah Indonesia yang terjadi sepanjang tahun 2024 dari berbagai sumber:

  1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024:

    • Sebanyak 2,3 juta data DPT Pemilu 2024 bocor di forum online. Data tersebut berisi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat.
    • Sumber

  2. Ditjen Pajak:

    • Data 40 ribu pengguna Ditjen Pajak diduga bocor.
    • Sumber

  3. Kementerian Pertahanan:

    • Sebanyak 1,64 TB data dicuri dari situs resmi Kementerian Pertahanan.
    • Sumber

  4. BPJS Ketenagakerjaan:

    • Sebanyak 18,5 juta data pengguna BPJS Ketenagakerjaan bocor dan dijual di forum gelap.
    • Sumber

  5. Biznet:

    • Sebanyak 380 ribu data pelanggan Biznet dan 154 ribu data pelanggan Biznet Gio bocor. Diduga kebocoran dilakukan oleh oknum orang dalam perusahaan.
    • Sumber

  6. Paspor:

    • Sebanyak 34 juta data paspor Indonesia bocor. Data tersebut dijual di forum online seharga Rp 1,1 miliar.
    • Sumber

  7. Data Kemenhub:

    • Data dari Kementerian Perhubungan disebut-sebut bocor dan dijual di dark web.
    • Sumber

  8. Data BAIS, INAFIS, dan Kemenhub:

    • Data dari BAIS, INAFIS, dan Kemenhub diduga bocor di dark web dan dijual hingga USD 7.000.
    • Sumber

  9. Serangan Ransomware PDN:

    • Pakar menyarankan pemerintah harus memiliki pusat cadangan data sebagai respon terhadap serangan ransomware.
    • Sumber